PEREKONOMIAN INDONESIA
PENGENTASAN KEMISKINAN DI INDONESIA
OLEH :
1. MUHAMMAD
AKBAR :
(B11109004)
2. BAHARUDIN
DANDY : (B11109005)
3. ALBERT
SUBADIO : (B11109002)
4. JULIUS
CAESAR
: (B11109009)
5. ANGGA FEBRIAN
: (B11108173)
6. DIAH
:
(B11108174)
A. Latar
Belakang Masalah
Selamat…! Pendapatan per kapita penduduk Indonesia menembus
angka US $ 18,000 atau sekitar Rp. 180.000.000,00 per tahun. Angka tersebut
jauh di atas beberapa negara ASEAN lainnya seperti Malaysia yang hanya memiliki
pendapatan per kapita penduduk US $ 6,220, atau Thailand dengan pendapatan per
kapita penduduknya US $ 2,990. Rekor tersebut hampir menyamai Korea yang
memiliki income per kapita penduduk US $ 20,000, meskipun
masih jauh di bawah Jepang, Australia, dan Amerika yang memiliki pendapatan per
kapita penduduk di atas US $ 30,000.
Itulah topik terhangat yang dicatat di halaman surat kabar
nasional pada tahun 2030. Itu pun hanya prediksi beberapa ahli yang mengabaikan
peningkatan pendapatan beberapa negara lain di atas yang memang memiliki
pendapatan per kapita seperti apa yang tertulis saat ini. Dengan berat hati
kita harus mengakui bahwa pendapatan per kapita penduduk Indonesia hanya US $
1,946 pada tahun 2008, jauh di bawah Jepang US $ 34,189, Amerika US $ 43,444,
Australia US $ 50,000, dan Singapura US $ 29,320. Apa masyarakat Indonesia
harus menunggu sampai tahun 2030? Dan apa mungkin di tahun 2030 prediksi itu
benar-benar akan tercapai? Atau itu hanyalah mimpi indah belaka bagi rakyat
Indonesia? Sampai sekarang masalah kemiskinan masih menjadi “hantu” yang
menakutkan bagi sebagian besar rakyat Indonesia.
Kemiskinan merupakan problematika kemanusiaan yang telah
mendunia dan hingga kini masih menjadi isu sentral di belahan bumi manapun.
Selain bersifat laten dan aktual, kemiskinan adalah penyakit sosial ekonomi
yang tidak hanya dialami oleh Negara-negara berkembang melainkan negara maju
sepeti inggris dan Amerika Serikat. Negara inggris mengalami kemiskinan di
penghujung tahun 1700-an pada era kebangkitan revolusi industri di Eropa.
Sedangkan Amerika Serikat bahkan mengalami depresi dan resesi ekonomi pada
tahun 1930-an dan baru setelah tiga puluh tahun kemudian Amerika Serikat
tercatat sebagai Negara Adidaya dan terkaya di dunia.
Pada kesempatan ini penyusun mencoba memaparkan secara global
kemiskinan Negara-negara di dunia ketiga, yaitu Negara-negara berkembang yang
nota-benenya ada di belahan benua Asia. Kemudian juga pemaparan secara spesifik
mengenai kemiskinan di Negara Indonesia. Adapun yang dimaksudkan Negara
berkembang adalah Negara yang memiliki standar pendapatan rendah dengan
infrastruktur yang relatif terbelakang dan minimnya indeks perkembangan manusia
dengan norma secara global. Dalam hal ini kemiskinan tersebut meliputi sebagian
Negara-negara Timur-Tengah, Asia selatan, Asia tenggara dan Negara-negara
pinggiran benua Asia.
Ada dua kondisi yang menyebabkan kemiskinan bisa terjadi,
yaitu kemiskinan alami dan kemiskinan buatan. kemiskinan alami terjadi akibat
sumber daya alam (SDA) yang terbatas, penggunaan teknologi yang rendah dan bencana
alam. Kemiskinan Buatan diakibatkan oleh imbas dari para birokrat kurang
berkompeten dalam penguasaan ekonomi dan berbagai fasilitas yang tersedia,
sehingga mengakibatkan susahnya untuk keluar dari kemelut kemiskinan tersebut.
Dampaknya, para ekonom selalu gencar mengkritik kebijakan pembangunan yang
mengedepankan pertumbuhan ketimbang dari pemerataan.
B. Perumusan
Masalah
Dalam tugas ini, penyusun yang membahas mengenai masalah
kemiskinan, didapatkan rumusan masalah yang akan dibahas dalam analisis
permasalahan. Rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:
“Apa yang menjadi
masalah dasar dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia”.
C. Tujuan
Adapun tujuan dibuatnya makalah yang membahas tentang
kemiskinan di Indonesia ini adalah sebagai berikut:
- Menumbuhkan kesadaran masyarakat
Indonesia yang mampu dalam hal materi agar ikut berperan
serta untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia.
- Memberikan informasi kepada masyarakat
Indonesia untuk menghadapi kemiskinan yang merupakan tantangan global
dunia ketiga.
- Untuk mengetahui sejauh mana upaya
pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia.
D. Manfaat
- Bagi Penulis
Penulisan makalah
ini disusun sebagai salah satu pemenuhan tugas terstruktur dari mata kuliah
Perekonomian Indonesia.
B. Bagi pihak lain
Makalah ini
diharapkan dapat menambah referensi pustaka yang berhubungan dengan
permasalahan dan upaya penyelesaian kemiskinan di Indonesia.
E. Ruang
Lingkup
Dalam penyusunan Makalah ini penyusun mengambil sampel ruang
lingkup berupa masyarakat Indonesia secara menyeluruh.
ANALISIS PERMASALAHAN
A. Pembahasan
Kemiskinan sebagai suatu penyakit sosial ekonomi tidak hanya
dialami oleh negara-negara yang sedang berkembang, tetapi juga negara-negara
maju, seperti Inggris dan Amerika Serikat. Negara Inggris mengalami kemiskinan
di penghujung tahun 1700-an pada era kebangkitan revolusi industri yang muncul
di Eropa. Pada masa itu kaum miskin di Inggris berasal dari tenaga-tenaga kerja
pabrik yang sebelumnya sebagai petani yang mendapatkan upah rendah, sehingga
kemampuan daya belinya juga rendah. Mereka umumnya tinggal di permukiman kumuh
yang rawan terhadap penyakit sosial lainnya, seperti prostitusi, kriminalitas,
pengangguran. Berikut sedikit penjelasan mengenai kemiskinan yang sudah menjadi
dilema mengglobal yang sangat sulit dicari cara pemecahan terbaiknya.
v Definisi
Dalam kamus ilmiah populer, kata “Miskin” mengandung arti
tidak berharta (harta yang ada tidak mencukupi kebutuhan) atau bokek. Adapun
kata “fakir” diartikan sebagai orang yang sangat miskin. Secara Etimologi makna
yang terkandung yaitu bahwa kemiskinan sarat dengan masalah konsumsi. Hal ini
bermula sejak masa neo-klasik di mana kemiskinan hanya dilihat dari interaksi
negatif (ketidakseimbangan) antara pekerja dan upah yang diperoleh.
Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka
perkembangan arti definitif dari pada kemiskinan adalah sebuah keniscayaan.
Berawal dari sekedar ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan
memperbaiki keadaan hingga pengertian yang lebih luas yang memasukkan
komponen-komponen sosial dan moral. Misal, pendapat yang diutarakan oleh Ali
Khomsan bahwa kemiskinan timbul oleh karena minimnya penyediaan
lapangan kerja di berbagai sektor, baik sektor industri maupun pembangunan.
Senada dengan pendapat di atas adalah bahwasanya kemiskinan ditimbulkan oleh
ketidakadilan faktor produksi, atau kemiskinan adalah ketidakberdayaan
masyarakat terhadap sistem yang diterapkan oleh pemerintah sehingga mereka
berada pada posisi yang sangat lemah dan tereksploitasi. Arti definitif ini
lebih dikenal dengan kemiskinan struktural.
Deskripsi lain, arti definitif kemiskinan yang mulai bergeser
misal pada awal tahun 1990-an definisi kemiskinan tidak hanya berdasarkan
tingkat pendapatan, tapi juga mencakup ketidakmampuan di bidang kesehatan,
pendidikan dan perumahan. Di penghujung abad 20-an telah muncul arti definitif
terbaru, yaitu bahwa kemiskinan juga mencakup kerentanan, ketidakberdayaan dan
ketidakmampuan untuk menyampaikan aspirasi.
Kemiskinan sebagai suatu penyakit sosial ekonomi tidak hanya
dialami oleh negara-negara yang sedang berkembang, tetapi juga negara-negara
maju, seperti Inggris dan Amerika Serikat. Negara Inggris mengalami kemiskinan
di penghujung tahun 1700-an pada era kebangkitan revolusi industri yang muncul
di Eropa. Pada masa itu kaum miskin di Inggris berasal dari tenaga-tenaga kerja
pabrik yang sebelumnya sebagai petani yang mendapatkan upah rendah, sehingga
kemampuan daya belinya juga rendah. Mereka umumnya tinggal di permukiman kumuh
yang rawan terhadap penyakit sosial lainnya, seperti prostitusi, kriminalitas,
pengangguran.
Amerika Serikat sebagai negara maju juga dihadapi masalah
kemiskinan, terutama pada masa depresi dan resesi ekonomi tahun 1930-an. Pada
tahun 1960-an Amerika Serikat tercatat sebagai negara adi daya dan terkaya di
dunia. Sebagian besar penduduknya hidup dalam kecukupan. Bahkan Amerika Serikat
telah banyak memberi bantuan kepada negara-negara lain. Namun, di balik keadaan
itu tercatat sebanyak 32 juta orang atau seperenam dari jumlah penduduknya
tergolong miskin.
Kemiskinan dapat dibedakan menjadi tiga pengertian: kemiskinan
absolut, kemiskinan relatif dan kemiskinan kultural. Seseorang termasuk
golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis
kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum: pangan, sandang,
kesehatan, papan, pendidikan. Seseorang yang tergolong miskin relatif
sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah
kemampuan masyarakat sekitarnya. Sedang miskin kultural berkaitan erat dengan
sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki
tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya.
v Indikator-indikator
Kemiskinan
Untuk menuju solusi kemiskinan penting bagi kita untuk
menelusuri secara detail indikator-indikator kemiskinan tersebut.
Adapun indikator-indikator kemiskinan sebagaimana di kutip
dari Badan Pusat Statistika, antara lain sebagi berikut:
1. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar
(sandang, pangan dan papan).
2. Tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar
lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi).
3. Tidak adanya jaminan masa depan (karena tiadanya
investasi untuk pendidikan dan keluarga).
4. Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual
maupun massa.
5. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya
sumber daya alam.
6. Kurangnya apresiasi dalam kegiatan sosial masyarakat.
7. Tidak adanya akses dalam lapangan kerja dan mata
pencaharian yang berkesinambungan.
8. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik
maupun mental.
9. Ketidakmampuan dan ketidaktergantungan sosial
(anak-anak terlantar, wanita korban kekerasan rumah tangga, janda miskin,
kelompok marginal dan terpencil).
v Penyebab
Kemiskinan
Di bawah ini beberapa penyebab kemiskinan menurut pendapat
Karimah Kuraiyyim. Yang antara lain adalah:
a. Merosotnya standar perkembangan pendapatan per-kapita
secara global.
Yang penting
digarisbawahi di sini adalah bahwa standar pendapatan per-kapita bergerak seimbang
dengan produktivitas yang ada pada suatu sistem. Jikalau produktivitas
berangsur meningkat maka pendapatan per-kapita pun akan naik. Begitu pula
sebaliknya, seandainya produktivitas menyusut maka pendapatan per-kapita akan
turun beriringan.
Berikut beberapa
faktor yang mempengaruhi kemerosotan standar perkembangan pendapatan
per-kapita:
a) Naiknya
standar perkembangan suatu daerah.
b) Politik
ekonomi yang tidak sehat.
c) Faktor-faktor
luar neger, diantaranya:
- Rusaknya
syarat-syarat perdagangan
- Beban hutang
- Kurangnya
bantuan luar negeri, dan
- Perang
b. Menurunnya
etos kerja dan produktivitas masyarakat.
Terlihat jelas
faktor ini sangat urgen dalam pengaruhnya terhadap kemiskinan. Oleh karena itu,
untuk menaikkan etos kerja dan produktivitas masyarakat harus didukung dengan
SDA dan SDM yang bagus, serta jaminan kesehatan dan pendidikan yang bisa
dipertanggungjawabkan dengan maksimal
c. Biaya
kehidupan yang tinggi.
Melonjak tingginya biaya kehidupan di suatu daerah adalah
sebagai akibat dari tidak adanya keseimbangan pendapatan atau gaji masyarakat.
Tentunya kemiskinan adalah konsekuensi logis dari realita di atas. Hal ini bisa
disebabkan oleh karena kurangnya tenaga kerja ahli, lemahnya peranan wanita di
depan publik dan banyaknya pengangguran.
d. Pembagian
subsidi in come pemerintah yang kurang merata.
Hal ini selain menyulitkan akan terpenuhinya kebutuhan pokok
dan jaminan keamanan untuk para warga miskin, juga secara tidak langsung
mematikan sumber pemasukan warga. Bahkan di sisi lain rakyat miskin masih
terbebani oleh pajak negara.
v Perkembangan
Tingkat Kemiskinan di Indonesia
Bagaimana perkembangan tingkat kemiskinan di Indonesia?
Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meluncurkan laporan
tahunan Pembangunan manusia (Human Development Report) 2006 yang bertajuk
Beyord scarcity; power, poverty dan the global water. Laporan ini menjadi rujukan
perencanaan pembangunan dan menjadi salah satu Indikator kegagalan atau
keberhasilan sebuah negara menyejahterakan rakyatnya. Selama satu dekade ini
Indonesia berada pada Tier Medium Human Development peringkat ke 110, terburuk
di Asia Tenggara setelah Kamboja.
Jumlah kemiskinan dan persentase penduduk miskin selalu
berfluktuasi dari tahun ke tahun, meskipun ada kecenderungan menurun pada salah
satu periode (2000-2005). Pada periode 1996-1999 penduduk miskin meningkat
sebesar 13,96 juta, yaitu dari 34,01 juta(17,47%) menjadi 47,97 juta (23,43%)
pada tahun 1999. Kembali cerah ketika periode 1999-2002, penduduk miskin
menurun 9,57 juta yaitu dari 47,97 (23,43%) menurun menjadi 38,48 juta
(18,20%). Keadaan ini terulang ketika periode berikutnya (2002-2005) yaitu
penurunan penduduk miskin hingga 35,10 juta pada tahun 2005 dengan presentasi
menurun dari 18,20% menjadi 15,97 %. Sedangkan pada tahun 2006 penduduk miskin
bertambah dari 35,10 juta (15,97%) menjadi 39,05 juta (17,75%) berarti penduduk
miskin meningkat sebesar 3,95 juta (1,78%).
Adapun laporan terakhir, Badan Pusat Statistika ( BPS ) yang
telah melaksanakan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) pada bulan Maret
2007 angka resmi jumlah masyarakat miskin adalah 39,1 juta orang dengan kisaran
konsumsi kalori 2100 kilo kalori (kkal) atau garis kemiskinan ketika pendapatan
kurang dari Rp 152.847 per-kapita per bulan.
v Penjelasan
Teknis dan Sumber Data
Sebagai tinjauan kevalidan dan pemahaman data di atas secara
lugas, dipaparkan penjelasan data dan sumber data yang diambil dari Berita
Resmi Statistika No.47/ IX/ 1 September 2006, yaitu sebagai berikut:
a. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep
kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (Basic Needs Approach). Dengan pendekatan
ini kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi. Untuk
memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi
pengeluaran. Dengan pendekatan ini dapat dihitung Head Count Indeks (HCI) yaitu
persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.
b. Metode yang digunakan menghitung Garis Kemiskinan(GK)
yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis
Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). Perhitungan garis kemiskinan dilakukan secara
terpisah untuk daerah perkotaan dan pedesaan. Penduduk miskin adalah penduduk
yang memiliki rata-rata pendapatan per-kapita di bawah garis kemiskinan.
c. Sumber utama data yang dipakai untuk menghitung
kemiskinan adalah data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) panel Februari
2005 dan Maret 2006. Sebagai informasi tambahan,digunakan juga Survei Paket
Komoditi Kebutuhan Dasar (SPKKD) yang dipakai untuk memperkirakan Proporsi dari
Pengeluaran masing-masing komoditi pokok bukan makanan.
v Tantangan
Kemiskinan di Indonesia
Masalah kemiskinan di Indonesia sarat sekali hubungannya
dengan rendahnya tingkat Sumber Daya Manusia (SDM). dibuktikan oleh rendahnya
mutu kehidupan masyarakat Indonesia meskipun kaya akan Sumber Daya Alam (SDA).
Sebagaimana yang ditunjukkan oleh rendahnya Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM)
Indonesia pada tahun 2002 sebesar 0,692. yang masih menempati peringkat lebih
rendah dari Malaysia dan Thailand di antara negara-negara ASEAN. Sementara,
Indeks Kemiskinan Manusia (IKM) Indonesia pada tahun yang sama sebesar 0,178.
masih lebih tinggi dari Filipina dan Thailand. Selain itu, kesenjangan gender
di Indonesia masih relatif lebih besar dibanding negara ASEAN lainnya.
Tantangan lainnya adalah kesenjangan antara desa dan kota.
Proporsi penduduk miskin di pedesaan relatif lebih tinggi dibanding perkotaan.
Data Susenas (National Social Ekonomi Survey) 2004 menunjukkan bahwa sekitar
69,0 % penduduk Indonesia termasuk penduduk miskin yang sebagian besar bekerja
di sektor pertanian. Selain itu juga tantangan yang sangat memilukan adalah
kemiskinan di alami oleh kaum perempuan yang ditunjukkan oleh rendahnya
kualitas hidup dan peranan wanita, terjadinya tindak kekerasan terhadap
perempuan dan anak, serta masih rendahnya angka pembangunan gender
(Gender-related Development Indeks, GDI) dan angka Indeks pemberdayaan
Gender(Gender Empowerment Measurement,GEM).
Tantangan selanjutnya adalah otonomi daerah. di mana hal ini
mempunyai peran yang sangat signifikan untuk mengentaskan atau menjerumuskan
masyarakat dari kemiskinan. Sebab ketika meningkatnya peran keikutsertaan
pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan. maka tidak mustahil dalam
jangka waktu yang relatif singkat kita akan bisa mengentaskan masyarakat dari
kemiskinan pada skala nasional terutama dalam mendekatkan pelayanan dasar bagi
masyarakat. Akan tetapi ketika pemerintah daerah kurang peka terhadap keadaan
lingkungan sekitar, hal ini sangat berpotensi sekali untuk membawa masyarakat
ke jurang kemiskinan, serta bisa menimbulkan bahaya laten dalam skala Nasional.
B. PEMECAHAN
MASALAH
Upaya penanggulangan
kemiskinan Indonesia telah dilakukan dan menempatkan penanggulangan kemiskinan
sebagai prioritas utama kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan kemiskinan
merupakan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004-2009 dan
dijabarkan lebih rinci dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahun serta
digunakan sebagai acuan bagi kementrian, lembaga dan pemerintah daerah dalam
pelaksanaan pembangunan tahunan.
Sebagai wujud gerakan bersama dalam mengatasi kemiskinan dan
mencapai Tujuan pembangunan Milenium, Strategi Nasional Pembangunan Kemiskinan
(SPNK) telah disusun melalui proses partisipatif dengan melibatkan seluruh
stakeholders pembangunan di Indonesia. Selain itu, sekitar 60 % pemerintah kabupaten/
kota telah membentuk Komite penanggulangan Kemiskinan Daerah (KPKD) dan
menyusun Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) sebagai dasar arus
utama penanggulangan kemiskinan di daerah dan mendorong gerakan sosial dalam
mengatasi kemiskinan.
Adapun langkah jangka pendek yang diprioritaskan antara lain
sebagai berikut:
a) Mengurangi kesenjangan antar daerah dengan; (i)
penyediaan sarana-sarana irigasi, air bersih dan sanitasi dasar terutama
daerah-daerah langka sumber air bersih. (ii) pembangunan jalan, jembatan, dan
dermaga daerah-daerah tertinggal. (iii) redistribusi sumber dana kepada
daerah-daerah yang memiliki pendapatan rendah dengan instrumen Dana Alokasi
Khusus (DAK) .
b) Perluasan kesempatan kerja dan berusaha dilakukan
melalui bantuan dana stimulan untuk modal usaha, pelatihan keterampilan kerja
dan meningkatkan investasi dan revitalisasi industri.
c) Khusus untuk pemenuhan sarana hak dasar penduduk
miskin diberikan pelayanan antara lain (i) pendidikan gratis sebagai penuntasan
program belajar 9 tahun termasuk tunjangan bagi murid yang kurang mampu (ii)
jaminan pemeliharaan kesehatan gratis bagi penduduk miskin di puskesmas dan
rumah sakit kelas tiga.
Di bawah ini merupakan contoh dari upaya mengatasi kemiskinan
di Indonesia.
Contoh dari upaya
kemiskinan adalah di propinsi Jawa Barat tepatnya di Bandung dengan
diadakannya Bandung Peduli yang dibentuk pada tanggal 23 – 25
Februari 1998. Bandung Peduli adalah gerakan kemanusiaan yang memfokuskan
kegiatannya pada upaya menolong orang kelaparan, dan mengentaskan orang-orang
yang berada di bawah garis kemiskinan. Dalam melakukan kegiatan, Bandung Peduli
berpegang teguh pada wawasan kemanusiaan, tanpa mengindahkan perbedaan suku,
ras, agama, kepercayaan, ataupun haluan politik.
Oleh karena sumbangan dari para dermawan tidak terlalu besar
bila dibandingkan dengan permasalahan kelaparan dan kemiskinan yang dihadapi,
maka Bandung Peduli melakukan targetting dengan sasaran bahwa orang yang
dibantu tinggal di Kabupaten/ Kotamadya Bandung, dan mereka yang tergolong
fakir. Golongan fakir yang dimaksud adalah orang yang miskin sekali dan paling
miskin bila diukur dengan “Ekuivalen Nilai Tukar Beras”.
C. Kesimpulan dan Saran
1. Kesimpulan
Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah yang telah
diuraikan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:
Masalah dasar pengentasan kemiskinan bermula dari sikap
pemaknaan kita terhadap kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu hal yang alami
dalam kehidupan. Dalam artian bahwa semakin meningkatnya kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi maka kebutuhan pun akan semakin banyak. Pengentasan
masalah kemiskinan ini bukan hanya kewajiban dari pemerintah, melainkan
masyarakat pun harus menyadari bahwa penyakit sosial ini adalah tugas dan
tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat. Ketika terjalin kerja sama
yang romantis baik dari pemerintah, nonpemerintah dan semua lini masyarakat.
Dengan digalakkannya hal ini, tidak perlu sampai 2030 kemiskinan akan mencapai
hasil yang seminimal mungkin.
2. Saran
Dalam menghadapi kemiskinan di zaman global diperlukan
usaha-usaha yang lebih kreatif, inovatif, dan eksploratif. Selain itu,
globalisasi membuka peluang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Indonesia
yang unggul untuk lebih eksploratif. Di dalam menghadapi zaman globalisasi ke
depan mau tidak mau dengan meningkatkan kualitas SDM dalam pengetahuan,
wawasan, skill, mentalitas, dan moralitas yang standarnya adalah standar
global.
DAFTAR PUSTAKA
Nugroho, Gunarso
Dwi.2006. Modul Globalisasi. Banyumas. CV. Cahaya Pustaka
Santoso Slamet, dkk.
2005. Pendidikan Kewarganegaraan. Unsoed : Purwokerto.
Santoso, Djoko.
2007. Wawasan Kebangsaan. Yogyakarta. The Indonesian Army Press
Riyadi, Slamet dkk.
2006. Kewarganegaraan Untuk SMA/ MA. Banyumas. CV. Cahaya Pustaka.
www.pu.go.id/publik/p2kp/des/memahami99.html
www.geocities.com/rainforest/canopy/8087/miskin.html
http://fosmake.blogspot.com/20/07/08/kemiskinan-25.html
